Penerimaan Santri Pesantren Modern Datok Sulaiman Palopo

Pesantren Modern Datok Sulaiman Palopo

RUANGGURU.COM – Menjelang masa penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2017/2018, Pesantren Modern Datok Sulaiman (PMDS) Palopo menyatakan kesiapannya kembali menerima santri dan santriwati di berbagai tingkatan.

Ketua Panitia Penerimaan Santri Baru PMDS Palopo, Hairil Anwar, Selasa (14/3), malam, mengajak generasi muda bangsa untuk sekolah di pesantren.

“Insya Allah kami sudah siap menerima pendaftaran, segala sesuatunya sudah kami bicarakan dan persiapkan baik-baik,”
ujarnya.

Beberapa unit PMDS Palopo yang siap menerima pendaftar adalah tingkat TPA, TK, RA, MI, SD, MTs, SMP, SMA dan SMK, yang kesemuanya dibina oleh Yayasan PMDS Palopo pimpinan KH Jabani. Khusus SMP dan SMA wajib diasramakan.

Hairil Anwar menambahkan, pendaftaran dibuka mulai bulan Maret ini sampai dengan 22 Juni. “Tanggal 3 Juli pengumuman, selanjutnya sampai tanggal 6 Juli pendaftaran ulang, dan masuk kampus 7 sampai 9 Juli,” rincinya.

PMDS Palopo berdiri sejak 1982, telah mencetak ribuan alumni yang tersebar di berbagai bidang, mulai dari sebagai muballigh, guru, dosen, TNI, Polri, lawyer, atlit, pelaut, pilot, dokter, pengusaha, bahkan menjadi politisi.

Termasuk Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, dan Wakil Walikota Palopo, Akhmad Syarifuddin Daud, merupakan tokoh yang pernah dididik di lembaga yang memiliki 2 kampus ini, di Balandai untuk santri putra dan di Tompotikka untuk santri putri. (RLS)
(source)
Share:

Alasan Guru Dimutasi Agar Dapat Menerima Tunjangan 2017

Guru Dimutasi Agar Dapat Tunjangan 2017

RUANG GURU---Pengali‎han pengelolaan SMA/SMK dari peerintah kabupaten/kota ke provinsi per Januari 2017 memicu masalah baru.
Menurut Indra Charismiadji, pengamat pendidikan abad 21, saat ini terjadi kekurangan guru SMA lantaran banyak tenaga pendidik minta dimutasi ke kabupaten/kota meski harus turun menjadi pengajar SMP.
"Sesuai laporan yang saya terima dan saya pantau di lapangan, banyak guru SMA minta pindah ke SMP. Permintaan ini sudah marak dilakukan sekitar November-Desember," ungkap Indra.
Permintaan guru SMA ini lantaran mereka menolak di bawah kendali provinsi. Apalagi banyak provinsi kekurangan anggaran. Bila anggaran kurang bagaimana bisa membahas kesejahteraan guru.
"Di kabupaten/kota banyak memberikan tunjangan kinerja daerah (TKD) untuk guru, makanya mereka nggak mau dialihkan ke provinsi," ucapnya.
Yang dikhawatirkan saat ini, lanjut Indra, jumlah guru SMP kelebihan. Sedangkan guru SMA malah kurang.
Ini sudah terjadi di Jogja dan Jatim. Guru-guru yang sudah nyaman karena punya TKD tinggi, pasti menolak dimutasi ke provinsi. (***)
Share:

Recent Posts